KPK Didesak Supervisi 3 Kasus Tiap Provinsi

Karenanya, DPD akan terus memperkuat TUPK-DPD yang sebelumnya sudah berjalan efektif. Namun demikian, DPD tidak sembarangan melaporkan kasus ke KPK. Dikatakan, sebelum kasus diajukan ke KPK, maka kasusnya harus dibawa terlebih dulu ke rapat pleno DPD. Bila dianggap layak, maka dikaji lagi oleh tim kecil.

Setelah dikaji tim kecil, dibawa lagi ke pleno. Bila disetujui pleno, barulah dibawa ke KPK. "Itu mekanisme yang sudah disepakati dengan KPK, karena kita punya MoU dengan KPK," terang anggota DPD asal Bali itu. (sam/JPNN)