KPK Diminta Awasi Penggunaan APBN di Daerah
Jumat, 20 Agustus 2010 – 17:55 WIB
"KPK harus bersungguh-sungguh mengawasinya apalagi sekarang jumlahnya relatif besar, seperti daerah-daerah penerima dana perimbangan khusus seperti Papua," jelas Saan.
Baca Juga:
Secara institusi, lanjutnya, Komisi III DPR juga akan menggelar rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan KPK sebagai langkah awal merumuskan cara-cara efektif meminimalisir penyelewengkan APBN di daerah-daerah. (fas/jpnn)
JAKARTA - Ketua Komisi III DPR, Benny K Harman meminta Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) untuk mengambil peran dalam rangka pengawasan atas dana
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Human Initiative Targetkan'Sebar Kurban' Jangkau Pelosok dan Wilayah Krisis Kemanusiaan
- Wamenaker Afriansyah Meyakini 3 Hal Ini Kunci Kesuksesan dalam Karier dan Kehidupan
- DJP Dinilai Tidak Sepenuhnya Melakukan Pembinaan pada Wajib Pajak
- Ikatan Alumni Smandel Gelar Halalbihalal Bernuansa Betawi
- Besok, Presiden Jokowi akan Serahkan 10.323 Sertifikat Tanah Elektronik di Banyuwangi
- Bea Cukai Jalin Komunikasi dengan Perusahaan Penerima Fasilitas di 3 Wilayah Ini