KPK Minta Imigrasi Mencegah mantan Petinggi Gerindra Ini
Jumat, 10 Mei 2024 – 13:56 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Direktorat Jenderal (Ditjen Imigrasi) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk mencegah mantan Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara (Malut) Muhaimin Syarif bepergian ke luar negeri. FOTO: Ilustrasi: arsip JPNN.com/Ricardo
"Tim penyidik KPK mendapati hambatan di lapangan di antaranya para pihak yang dipanggil sebagai saksi tidak hadir disertai alasan yang tidak sah menurut hukum," katanya.
KPK, kata Ali, tidak segan menjerat para pihak yang menghalangi proses penyidikan dengan Pasal 21 UU Tipikor Ditekankan, menghadiri pemanggilan pemeriksaan penegak hukum merupakan kewajiban hukum tiap warga negara.
"Jika selama proses penyidikan perkara ini didapati adanya kesengajaan dari pihak tertentu untuk menghambat, menghalangi hingga merintanginya, KPK dengan tegas terapkan ketentuan Pasal 21 UU Tipikor," tegasnya. (tan/jpnn)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak segan menjerat para pihak yang menghalangi proses penyidikan.
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
BERITA TERKAIT
- Usut Kasus Dugaan Korupsi di Dinas PU Mempawah, KPK Sudah Tetapkan 3 Tersangka
- Ray Rangkuti Kritik Kinerja KPK, Kasus Hasto Dikejar, Tetapi Bobby Diundang Koordinasi
- KPK Periksa 3 Saksi Lagi untuk Kasus Cuci Uang Andhi Pramono
- Usut Korupsi Tol Trans-Sumatera, KPK Periksa Petinggi PT Indonesia Infrastructure Finance
- KPK Periksa 2 Anggota DPR Terkait Dugaan Tipikor Dana CSR Bank Indonesia
- Tim Hukum Hasto Bawa Bukti Dugaan Pelanggaran Penyidik KPK ke Dewas