JPNN.com 
KPK Panggil Mendagri dan Mensos, Bahas Apa?
Menurut Febri, pihaknya perlu mengetahui perjalanan program bantuan sosial berbasiskan data NIK itu sebagai bentuk pencegahan korupsi.
"Akan diterima pimpinan dan tim dari Pencegahan KPK," kata Febri.
Kementerian Keuangan mencatat menyalurkan belanja bantuan sosial sebesar Rp 70,49 triliun per semester I 2019. Realisasi tersebut berkisar 72,63 persen dari pagu APBN 2019 yang mencapai Rp 97,06 triliun.
"Bansos tumbuh 56,4 persen (secara tahunan)," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Gedung DPR, Selasa (17/7).
Sebagai pembanding, realisasi belanja bantuan sosial pada periode Januari-Juni 2018 hanya Rp 45,08 triliun.
Berdasarkan laporan APBN edisi Juli 2019 yang dirilis oleh Kemenkeu, peningkatan belanja bantuan tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat miskin.
Bentuk belanja sosial tersebut direalisasikan melalui pencairan Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah mencapai Rp 26,9 triliun atau 82,4 persen dari alokasinya. (tan/jpnn)
KPK juga mengundang Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita dan Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto pada kesempatan ini.
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
- Usut Kasus Korupsi Pengadaan APD Covid-19, KPK Periksa Dirut Energy Kita Satrio Wibowo
- Inilah Materi yang Didalami Penyidik KPK kepada Legislator dari Jambi
- KPK Tetapkan eks Pejabat Bea Cukai Sebagai Tersangka Pencucian Uang
- Inilah Dosa SYL, Pakai Duit Suap Buat Kepentingan Keluarga
- Usut Kasus Korupsi APD di Kemenkes, KPK Periksa Anggota DPR RI
- KPK Setor dari Rp8,2 Miliar Milik eks Wali Kota Ambon ke Kas Negara
.jpeg)
