JPNN.com 
KPK Panggil Mendagri dan Mensos, Bahas Apa?
Menurut Febri, pihaknya perlu mengetahui perjalanan program bantuan sosial berbasiskan data NIK itu sebagai bentuk pencegahan korupsi.
"Akan diterima pimpinan dan tim dari Pencegahan KPK," kata Febri.
Kementerian Keuangan mencatat menyalurkan belanja bantuan sosial sebesar Rp 70,49 triliun per semester I 2019. Realisasi tersebut berkisar 72,63 persen dari pagu APBN 2019 yang mencapai Rp 97,06 triliun.
"Bansos tumbuh 56,4 persen (secara tahunan)," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Gedung DPR, Selasa (17/7).
Sebagai pembanding, realisasi belanja bantuan sosial pada periode Januari-Juni 2018 hanya Rp 45,08 triliun.
Berdasarkan laporan APBN edisi Juli 2019 yang dirilis oleh Kemenkeu, peningkatan belanja bantuan tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat miskin.
Bentuk belanja sosial tersebut direalisasikan melalui pencairan Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah mencapai Rp 26,9 triliun atau 82,4 persen dari alokasinya. (tan/jpnn)
KPK juga mengundang Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita dan Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto pada kesempatan ini.
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
- Usut Kasus Dugaan Korupsi di Dinas PU Mempawah, KPK Sudah Tetapkan 3 Tersangka
- Ray Rangkuti Kritik Kinerja KPK, Kasus Hasto Dikejar, Tetapi Bobby Diundang Koordinasi
- KPK Periksa 3 Saksi Lagi untuk Kasus Cuci Uang Andhi Pramono
- Usut Korupsi Tol Trans-Sumatera, KPK Periksa Petinggi PT Indonesia Infrastructure Finance
- KPK Periksa 2 Anggota DPR Terkait Dugaan Tipikor Dana CSR Bank Indonesia
- Tim Hukum Hasto Bawa Bukti Dugaan Pelanggaran Penyidik KPK ke Dewas
