KPK Pastikan Laporan Dana Bansos NTT Segera Diproses

Tommy menyatakan jika laporan ke KPK tidak segera ditindaklanjuti, pihaknya bersama elemen masyarakat lain seperti pemuda dan mahasiswa akan kembali ke KPK untuk meminta ketegasan lembaga yang tersebut untuk segera memeriksa gubernur NTT. ”Laporan yang kita berikan ke KPK sudah jelas, berdasarkan temuan yang diungkap BPK RI Perwakilan NTT ada dana bansos yang seharusnya disalurkan ke masyarakat ternyata digunakan untuk kegiatan para pejabat di Pemprov NTT,” kata Tommy di Jakarta, Minggu (8/7).

Dugaan penyelengan yang dimaksud Tommy adalah biaya menyewa pesawat ke Kabupaten Flores Timur Rp 27,9 juta, sewa pesawat ke Rote Ndao dan Sumba Timur Rp 46 juta, dan sewa helikopter Rp 14 juta ke Timor Tengah Utara.Ditengarai juga dimanfaatkan untuk perjalanan dinas ke Jerman Rp 166,4 juta dan China Rp 27,2 juta. Ada juga transaksi keuangan tidak sesuai peruntukan Rp 607,3 juta. Bahkan, ditemukan ada penyaluran Rp 13,3 miliar yang belum dipertanggungjawabkan serta penggelontoran Rp 6,5 miliar yang tidak disertai dokumen memadai.

”Sehingga, total kerugian negara dari dana bansos Provinsi NTT tahun anggaran 2010 sebesar Rp 27,586 miliar dengan 3.277 kasus. Tapi per 31 Desember 2010 ditindaklanjuti atau diatasi Pemprov NTT sebanyak 1.761 kasus dengan nilai Rp 12, 0675 miliar. Sedangkan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 1.516 kasus dengan total nilai Rp 15,511 miliar,” pungkas Tommy.

Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman juga menegaskan penyelewengan dana bansos yang terjadi di Provinsi NTT memang sudah sepatutnya dilaporkan ke KPK. Dan, sudah seharusnya KPK menindaklanjuti secara tegas. ”Dana bansos itu kan untuk pihak ketiga. Seperti ormas dan organisasi pemuda. Jadi, dana bansos tidak boleh digunakan oleh pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif. KPK harus segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan memeriksa gubernur NTT,” ujarnya. (awa/jpnn)