KPK Pegang Kepala, Kaki Tangan Masih Goyang

“KPK cukup mengajari masyarakat sipil bagaimana cara mendapatkan bukti yang benar dan dibutuhkan KPK. Itu akan lebih efektif karena jumlah penggiat antikorupsi di daerah sudah cukup banyak,” kata Uchok.

Diberitakan, KPK akan turun langsung melakukan pengawalan proses pembahasan APBD di 6 daerah yang dianggap rawan akan praktik tindak pidana korupsi. Keenam daerah itu adalah Sumatera Utara, Riau, Banten, Aceh, Papua, dan Papua Barat.

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, pihaknya  akan melakukan pengawalan proses APBD, mulai dari perencanaan sampai implementasinya. (sam/jpnn)