KPK Tunda Periksa Tersangka dari PDIP
Sampai Putusan Praperadilan
Rabu, 03 November 2010 – 17:19 WIB
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, delapan mantan Anggota DPR RI periode 1999-2004 mengajukan gugatan praperadilan terhadap KPK di PN Jakpus, Senin (1/11). Mereka menganggap penyidikan KPK tidak sah. Alasannya antara lain karena penetapan tersangka dilakukan tanpa didahului penyelidikan dan penyidikan komprehensif terutama terhadap para penyuap aktif, karena pemohon dituduh menerima suap dalam bentuk TC.
Baca Juga:
Padahal, mereka sudah menerangkan kepada penyelidik dan penyidik bahwa TC yang dibagikan oleh pimpinan FPDIP tersebut adalah terkait dengan tugas mereka sebagai kader PDIP untuk melakukan kampanye pilpres sesuai instruksi Fraksi PDIP 28 Mei 2004. KPK tidak pernah secara maksimal mengamankan saksi kunci Nunun dan tidak pernah menyelidiki pimpinan atau elit DPP PDIP yang terlibat dan tidak melakukan audit investigatif terhadap pembukuan perusahaan Nunun.
KPK juga dianggap sewenang-wenang dan tidak pernah mengarahkan sasaran penyelidikan/penyidikan kepada partai atau pimpinan partai yang telah menginstruksikan kadernya untuk memilih Miranda. KPK juga tidak mencari tahu apakah TC itu diperoleh dari pengusaha yang menyumbang ke partai untuk keperluan kampanye Mega-Hasyim atau untuk memenangkan Miranda.(rnl/jpnn)
JAKARTA --Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepakat dengan para tersangka kasus suap traveller cheque dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Pendaftaran PPPK 2024: Kabar Baik untuk Para Honorer Satpol PP
- Begini Cara Pemda agar Bisa Membayar Gaji PPPK, Oalah
- 750 Honorer Sah jadi PPPK, Langsung Mendengar soal Penyebab Pemecatan
- BSKDN Kemendagri Dorong Pengelolaan Keuangan Transparan & Akuntabel
- 5 Berita Terpopuler: Seluruh Honorer Terdata BKN jadi PPPK? Ini Kabar Terbaru PP Manajemen ASN, Ternyata Jatahnya Sebegini
- Bea Cukai Langsa Gagalkan Impor Ilegal Lewat Operasi Gabungan, Nilai Barbuknya Fantastis!