KPU Tak Boleh Cuci Tangan Atas Kekerasan saat Pendaftaran Pilkada
“Jadi melakukan pemeriksaan, apalagi menolak pendaftaran adalah tindakan yang prematur. Bahwa andaipun setelah masuk tahap penelitian KPUD menemukan ada pasangan calon yang belum melengkapi persyaratan, maka mereka tetap diberi kesempatan melengkapinya dalam masa perbaikan,” katanya.
Nanti setelah diberi kesempatan perbaikan, syarat belum juga lengkap, barulah kata Said KPUD menyatakan bakal calon tidak memenuhi syarat.
“Jadi saya kira keliru Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan (PKPU Pencalonan) yang menentukan adanya penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon pada masa pendaftaran. Ketentuan dalam PKPU Pencalonan Itu bertentangan dengan UU Pilkada,” ujarnya. (gir/jpnn)
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai harus bertanggungjawab atas tindakan kekerasan dan protes yang dilakukan oleh partai politik, pasangan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Serius Maju Pilkada Seram Bagian Timur, Tokoh Muda Ini Hadiri Acara Taaruf Bacakada PKB
- Survei WE Institut: Elektabilitas Eri Cahyadi Tertinggi untuk Pilkada Surabaya 2024
- Calon Gubernur Independen di Jakarta Harus Dapat 618 Ribu KTP Dukungan Warga
- Datangi KPU DKI Jakarta, TBF Optimistis Noer Fajrieansyah Bakal Jadi Cagub
- Innalillahi, Anggota DPR RI Fraksi NasDem Ini Meninggal saat Kunker di Palembang
- Hasil Survei Elektabilitas Bakal Calon Wali Kota Pekanbaru, 3 Nama Teratas