KPU Terima 186 Pengaduan Masyarakat

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat sedikitnya menerima 186 pengaduan dari masyarakat terkait Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPR RI. Pengaduan-pengaduan tersebut ditujukan terhadap 212 caleg yang diduga melakukan pelanggaran administrasi sebagai syarat untuk menjadi seorang calon anggota dewan.

“Hingga Kamis (27/6) sore kemarin kita mencatat ada 186 pengaduan yang masuk. Pengaduananya macam-macam, misalnya soal Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan caleg, soal kepala daerah yang tidak mundur, soal pidana, soal foto vulgar dan beberapa hal lain,” ujar Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah di Jakarta, Jumat (28/6).

Atas masukan-masukan tersebut, KPU menurut Ferry selanjutnya akan segera melakukan rekapitulasi mengingat batas akhir masa pengaduan telah berakhir Kamis kemarin sejak dibuka 14 Juni lalu. Hasil rekapitulasi kemudian paling lambat 4 Juli mendatang dikirimkan ke partai politik guna meminta klarifikasi.

“Parpol akan diberi kesempatan memberi klarifikasi selama 14 hari. Yaitu mulai tanggal 5 Juli. Kalau benar bermasalah tentu akan kita coret, karena itu kita memverifikasinya terlebih dahulu,” ujarnya.