KPU Tetap Larang Mantan Koruptor jadi Caleg
jpnn.com, JAKARTA - Komisioner KPU Viryan Azis menyatakan, hingga saat ini Menkum HAM Yasonna Laoly belum mengambil sikap untuk mengesahkan PKPU, yang salah satu pasalnya melarang mantan narapidana kasus korupsi maju sebagai caleg. Pendaftaran caleg pada Juli mendatang.
Viryan menilai, pemberlakuan pasal tersebut sama dengan PKPU pencalonan anggota DPD, yang justru sudah disahkan Kemenkum HAM.
’’Kami menjaga konsistensi seperti pada PKPU 14 Tahun 2018, di mana sudah masuk klausul tersebut (larangan mantan koruptor maju) untuk pencalonan DPD,’’ kata Viryan di sela-sela penetapan DPS Pemilu 2019.
Dengan posisi pasal yang sama, Viryan berharap agar Kemenkum HAM bisa mengesahkan PKPU pencalonan DPR dan DPRD. Namun, jika sikap penolakan tetap muncul, Viryan menegaskan bahwa KPU akan tetap melaksanakan peraturan tersebut.
’’Kami akan tetap putuskan seperti itu dan akan kami laksanakan. Kami akan sosialisasi kepada peserta pemilu,’’ ujarnya menegaskan.
Viryan menambahkan, mekanisme penetapan peraturan teknis KPU sejatinya sama dengan peraturan teknis yang lain. Jika memang ada pihak yang keberatan, seharusnya penolakannya bukan di level Kemenkum HAM.
Keberatan itu bisa dilakukan dengan melakukan uji materi ke Mahkamah Agung (MA). Jika ada gugatan, Viryan menyatakan bahwa KPU siap mempertahankan PKPU itu dalam uji materi di MA.
’’Digugat ke MA itu hal yang positif dan proporsional. Kami mempersilakan para pihak yang tidak sependapat dengan kami menempuh jalur itu. Dan, jalur itulah yang paling tepat,’’ tandasnya.
Menkum HAM Yasonna Laoly hingga saat ini belum bersikap terkait PKPU yang melarang mantan napi kasus korupsi jadi caleg.
- Kalah di Persidangan, Rea Wiradinata Terancam Bangkrut Jika Tak Bayar Utang
- Pengadilan Memutuskan PT Adhi Persada Properti Lolos PKPU
- Koalisi Masyarakat Sipil Minta Ketua KPU Dicopot atas Pengabaian PKPU
- PKPU Budi Said ke Antam Dinilai Kurang Tepat, Ini Alasannya
- Bahaya Jika PKPU Kepada Antam Dikabulkan
- Emas Nico