Kritik Pedas Politikus Demokrat Diarahkan ke Pansus Angket KPK, Jleb!
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsudin menilai kritikan masyarakat kepada Panitia Hak Angket atas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat wajar.
Kritikan yang dilayangkan setiap hari itu karena sepak terjang dan pergerakan Pansus Angket semakin tidak jelas.
Namun, Didi mengatakan, sepertinya telinga mereka sudah tertutup dan tidak peduli lagi dengan suara-suara masyarakat tersebut.
"Dan dengan kasat mata makin terbaca Pansus Angket sarat kepentingan politiknya," kata Didi dalam keterangannya, Jumat (7/7).
Mantan anggota Komisi III DPR itu menilai kerja Pansus Angket KPK terlihat terlalu jauh ingin masuk ke ranah penegakan hukum yang sudah final dan selesai.
Apa yang telah dilakukan mereka dengan menemui para narapidana korupsi yang sudah berkekuatan hukum tetap terlalu jauh.
Mereka mengangkat dan memberi kesan seolah-olah para napi tersebut lebih banyak dilanggar hak-haknya ketimbang perbuatan tercelanya yang sudah merugikan negara dan rakyat karena korupsi.
Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Pansus Angket semakin memperjelas bahwa langkah tersebut sudah cross the line, dan dapat dikategorikan mengintervensi penegakan hukum yang sudah final dan mengikat tersebut.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsudin menilai kritikan masyarakat kepada Panitia Hak Angket atas Komisi Pemberantasan
- Dorong Reformasi Hukum, Hardjuno Wacanakan Perampasan Aset Koruptor Tanpa Melalui Tuntutan Pidana
- Janji Bakal Memiskinkan Koruptor, Caleg PSI Fokus Urus RUU Perampasan
- Prabowo akan Naikkan Gaji Pejabat demi Cegah Korupsi, Islah Singgung Soal Uang Haram
- Bersafari di Cilacap, Ganjar Kembali Suarakan Ide Menghukum Koruptor di Nusakambangan
- Ingin Ekonomi Tumbuh 7 Persen, Mahfud MD Pastikan Sikat Koruptor
- RUU Perampasan Aset Koruptor Harus Segera Disahkan, Ganjar: Itu Tuntutan Rakyat