KSP Pantau Implementasi Perpres 35/2022 Penyuluhan Pertanian di Bulukumba

jpnn.com, JAKARTA - Penyuluhan merupakan salah satu upaya strategis dalam menggerakkan pencapaian pembangunan pertanian.

Melalui kegiatan penyuluhan, petani ditingkatkan kemampuannya agar mampu mengelola usaha tani secara produktif, efisien, dan menguntungkan, serta menyejahterakan kehidupan petani, beserta keluarganya.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Dedi Nursyamsi mengatakan kondisi penyuluhan mendekati ideal setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016.

Namun, setelah adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sistem penyuluhan sedikit berubah karena beberapa kelembagaan penyuluhan tidak ada.

"Sehingga, tentu saja karena rumahnya berubah efektivitas penyuluhan nampaknya perlu dipikirkan secara bersama-sama bagaimana caranya kondisi penyuluhan di era UU Nomor 23 Tahun 2014 tetap bisa menggeliat seperti dulu pada saat UU No 16 Tahun 2006 berlaku. Untuk itu, Kementerian Pertanian mendukung agar UU 16/2006 dapat direvisi,” ungkap Dedi.

Diakui Dedi, saat UU 16 Tahun 2006 menjadi landasan penyuluhan pertanian, kondisi penyuluhan ideal. Karena ada berbagai lembaga penyuluhan mulai dari Bakornasluh, di provinsi ada Bakorluh, Bapeluh/BP4K dan BPP di kecamatan.

"Semua bekerja aktif dengan aktivitas penyuluhan yang luar biasa,” ujarnya.

Dedi menambahkan, untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dibutuhkan penguatan sumber daya manusia pertanian dan penerapan inovasi pertanian tepat guna, efektif, dan efisien.