Kuasa Hukum Neneng Hasanah Menduga Ada Pelanggaran Dalam Penyerahakan Bukti ke MK

Selasa, 04 Juni 2024 – 15:35 WIB

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Demokrat Neneng Hasanah dalam sebuah rapat Komisi D di Gedung DPRD DKI Jakarta. (ANTARA/HO-DPRD DKI Jakarta)

Selain itu, sambungnya lagi pihak kuasa hukum akan mencari jalan lain dengan melakukan pemberitaan di media.

Baca Juga:

Puluhan Ribu Kader MKGR Siap Menangkan Zaki di Pilkada Jakarta

"Dengan adanya pemberitaan di media sebagai alat pengawasan kepada majelis hakim di MK. Karena faktanya seperti ini, kita dikadalin lagi. Padahal day to day, pengurus Partai Demokrat melakukan pengawasan sejak 30-3 Juni," tandasnya.

Sementara, Ketua Tim Pemenangan Neneng Hasanah, Usman mengungkapkan pascapersidangan 30 Mei 2024 lalu. Dirinya berinisiatif untuk mengkonfirmasi keberadaan kotak suara C hasil pada KPUD kota Jakarta Utara.

Kabag Teknis KPUD Kota Jakarta, Yanti menerangkan jika C hasil (C1 plano) berada di Kantor KPUD Kota Jakarta Utara.

"Anehnya saat ini, justru bukti C hasil (C1 plano) itu dibawa dari KPU RI untuk diserahkan ke MK. Jika memang ada di KPU RI, kenapa bukti C hasil itu tidak diberikan ke MK untuk alat bukti yang dibutuhkan saat persidangan,” pungkas dia. (cuy/jpnn)

Berita Selanjutnya:

Tak ada Sengketa di MK, KPU Sumut Tetapkan 100 Anggota DPRD Terpilih