Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor Nomor 28/PUU-XXIV/2026 memutuskan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga tunggal, yang berwenang menetapkan kerugian nega
Wakil Ketua Komisi X DPR minta putusan MK soal anggaran MBG tidak pakai dana pendidikan mulai 2027 untuk…
Otto Hasibuan menegaskan Peradi satu-satunya organisasi advokat yang punya delapan kewenangan dari negara.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi menyatakan akan menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait anggaran MBG.
MK mengabulkan sebagian gugatan MBG. Anggaran program ini harus dipisah dari anggaran pendidikan pada APBN 2028.
MK putuskan dana MBG dipisahkan dari anggaran pendidikan dengan tenggat 2028, JPPI kecewa berat
Mahkamah Konstitusi (MK) bakal bacakan putusan 20 permohonan uji materiil hari ini. Salah satunya perkara guguatan MBG oleh…
Hari Ini MK akan menggelar sidang pengucapan putusan ataupun ketetapan atas 20 permohonan uji materiil, salah satunya diajukan…
Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn.) TB Hasanuddin menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 273/PUU-XXIII/2025.
Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh berharap masyarakat tidak terus dirugikan karena sisa kuota yang telah dibeli…
UPNVJ menghormati proses judicial review di MK, tegaskan hak keuangan pegawai dikelola secara profesional.
PPP menegaskan pihaknya siap menjalani keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan Pilkada wajib tetap dilaksanakan secara langsung oleh…
Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional (PERADI Profesional) menyampaikan advokat berperan penting dalam penyeimbang untuk mencapai kepastian hukum dan profes
Putusan MK 177/PUU-XXIV/2026 dianggap mempertegas soal Kemlu harus membayarkan gaji pokok pensiunan FLAPK.
Putusan MK menyatakan pencairan dana pensiun sukarela dapat dilakukan secara sekaligus atau berkala sesuai kehendak peserta.
Aturan mengenai larangan PNS mengajukan mutasi sebelum bekerja selama 10 tahun di satu instansi diuji ke MK. Apa…
Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi menyebut partainya siap menjalankan putusan MK terkait keterwakilan caleg perempuan.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut revisi Undang-Undang Pemilu bakal memasukkan penegasan syarat keterwakilan caleg perempuan.
Sekretaris Jenderal Demokrat Herman Khaeron menyebut partainya tidak akan sulit menjalankan putusan MK nomor 128/PUU-XXIV/2026.
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materiil UU tentang IKN dan Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara…
Mantan Wakil Kepala BSSN Komjen (Purn) Dharma Pongrekun resmi menggugat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ke…
JPNN.com 
