Kubu SDA Tantang ke Ranah Hukum

jpnn.com - JAKARTA - Konflik internal di tubuh PPP yang berujung pada langkah saling pecat bakal bermuara ke ranah hukum. Kubu Suryadharma Ali (SDA) menantang kubu M. Romahurmuziy cs. untuk membawa masalah pemecatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN).

Politikus PPP, Dimyati Natakusumah yang diangkat SDA mengisi posisi wakil ketua umum pasca pemecatan sejumlah pengurus merasa, proses pemecatan sudah selesai. Menurut dia, langkah tersebut diambil karena sejumlah elit PPP dianggap telah melanggar aturan  partai karena melengserkan SDA sebagai ketua umum.

"Silahkan saja mereka yang sudah diberhentikan melakukan upaya hukum ke PTUN, kalau merasa tidak puas," kata Dimyati saat dihubungi kemarin (13/9).

Dia menyatakan, jika pihak-pihak yang telah dipecat merasa ada yang salah dengan keputusan yang ada, maka jalur PTUN-lah yang terbaik untuk membersihkan citra diri masing-masing.

Wakil ketua MPR itu juga merasa kalau proses pemecatan terhadap sejumlah pengurus sudah melalui mekanisme yang ada di partainya.

"Saya tidak tahu, mereka itu orang-orang yang keblinger, masak rapat harian bisa menggugurkan hasil muktamar, ketua umum itu bukan pengurus harian biasa," tandas Dimyati.

Dia kemudian mengibaratkan hierarkhi peraturan yang ada di Indonesia. "Masak perda bisa menggugurkan konstitusi, dimana logikanya?" imbuhnya.

Terpisah, kubu pelengser SDA menilai kalau ada sejumlah inkonstitusionalitas SDA ketika melakukan pemecatan. Sekjen DPP PPP M. Romahumurziy yang termasuk dipecat oleh kubu SDA menegaskan kalau ada tindakan menginjak-injak AD/ART PPP dalam keputusan pemecatan.