Kunker ke Praha, ART Minta Pemerintah Evaluasi Anggaran Kedubes RI

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha (ART) meminta pemerintah mengevaluasi anggaran untuk Kedutaan Besar Republik Indonesia (kedubes RI) di berbagai negara.
Hal itu disampaikan Abdul Rachman di sela-sela studi referensi Rancangan Undang-Undang tentang perubahan UU DKI Jakarta, di Praha, Republik Ceko, Sabtu (20/5).
Dalam keterangan tertulis yang diterima JPNN.com di Jakarta, senator asal Sulteng itu menerima aspirasi dari pegawai di Kedubes RI beberapa negara yang dikunjungi tentang anggaran operasional.
"Dalam rangkaian kunjungan kerja, saya mendengarkan aspirasi pegawai kedubes yang ada di luar negeri dalam hal anggaran," ujar pria yang beken disapa dengan panggilan ART itu.
Dia meminta pemerintah memberikan perhatian karena kebutuhan anggaran operasional di Kedubes berbagai negara cukup tinggi.,
"Kalau berbicara belanja pegawai mungkin mencukupi, tetapi hal-hal yang lain perlu dipertimbangkan, seperti operasional dan pengadaan untuk kantor kedubes," ujarnya.
ART mengatakan kantor kedubes adalah rumah bagi warga negara Indonesia (WNI) di negara lain.
Sebagai representasi negara di luar negeri, Kedubes RI mengurusi semua urusan WNI dan itu membutuhkan biaya.
Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha (ART) minta pemerintah evaluasi anggaran Kedubes RI di negara sahabat. Dana operasional perlu ditambah.
- Soal Penembakan di Thailand, Kemenlu: Tidak Ada Korban WNI
- Dinobatkan Sebagai Senator Kritis dan Prodemokrasi, Sultan Merespons Begini
- Peringati HUT ke-19 DPD RI, LaNyalla Dorong Penguatan Kedaulatan Rakyat
- Kemlu Pastikan Tak Ada WNI Terdampak Banjir Bandang New York
- Senator Filep Terima Audiensi PP STN Soal Advokasi Permasalahan Petani di Jambi
- 168 WNI di Luar Negeri Dibayang-bayangi Ancaman Hukuman Mati