Kuota Pertalite Jebol, Syarief Hasan Soroti Fungsi Perencanaan dan Pengawasan BPH Migas

Menurut Syarief, sejatinya perencanaan itu harus dapat memitigasi kondisi yang akan terjadi.
"Penambahan kuota ini hanya menjelaskan ketidakmampuan pemerintah dalam menyusun anggaran yang presisi dan tepat arah,” imbuh Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat itu menjelaskan.
Dalam catatan Institute for Energy Economics and Financial Analyis (IEEFA), konsumsi BBM di Indonesia memang termasuk yang paling boros.
Rata-rata penggunaan BBM untuk kendaraan ringan konvesional di Indonesia mencapai lebih dari 8 liter per 100 kilometer.
"Bandingkan dengan India, misalnya, yang konsumsi BBM hanya rata-rata enam liter per 100 kilometer. Ini artinya, kita lebih boros 40 persen," ungkapnya.
Syarief menyampaikan fakta sosiologis seperti ini juga harusnya dicermati dan menjadi masukan kebijakan.
"Mengapa kita lebih boros? Apakah ini sepadan dengan produktivitas? Ini perlu dianalisis agar keberlanjutan fiskal tetap terjaga," tegasnya lagi.
Menurut profesor di bidang Strategi Manajemen Koperasi dan UKM ini, dengan realisasi anggaran subsidi dan kompensasi BBM yang mencapai Rp 322,4 triliun pada 2022, perkara konsumsi BBM ini sudah sangat serius dan mencekam.
"Angka ini melonjak jauh dibandingkan rencana sebesar Rp 267,1 triliun pada APBN 2022," bebernya.
Syarief Hasan menyoroti fungsi perencanaan dan pengawasan BPH Migas terkait jebolnya kuota Pertalite
- Harga BBM Pertamina Turun, Cek Daftar Lengkapnya!
- Ibas Tegaskan Indonesia dan Malaysia Tak Hanya Tetangga, Tetapi..
- Waka MPR Sebut Kehadiran Prabowo Saat May Day Wujud Komitmen Keberpihakan Kepada Buruh
- Lestari Moerdijat: Jadikan Momentum Hari Buruh untuk Mempercepat Lahirnya UU PPRT
- Atasi Darurat Sampah, Waka MPR Lestari Moerdijat Sebut Sejumlah Hal yang Harus Dilakukan
- Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno Siap Fasilitasi Pemda Atasi Masalah Sampah