Kuota Pertalite Jebol, Syarief Hasan Soroti Fungsi Perencanaan dan Pengawasan BPH Migas

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Syariefuddin Hasan meminta kepada pemerintah untuk betul-betul serius menyikapi melonjaknya alokasi dan anggaran subsidi, khususnya untuk BBM penugasan (pertalite) yang tidak tepat sasaran.
Menurutnya, hal ini telah menjadi persoalan yang belum kunjung selesai, sementara neraca perdagangan migas kian tertekan dan keuangan negara sangat terbebani.
Dia khawatir jika hal ini terus berulang, rakyat kecil yang akan terus menjadi korbannya.
Menyikapi kondisi tersebut, Syarief Hasan yang akrab disapa itu mempertanyakan apakah hal itu dikarenakan kendala regulasi atau murni kinerja kelembagaan hilir migas yang tidak optimal?
Dia mengatakan pertanyaan lain perlu dijawab dan dicarikan solusinya adalah apakah perencanaan subsidi yang tidak tepat?
“Faktanya kuota pertalite sudah jebol. Sepanjang 2022, serapan Pertalite mencapai 29,48 juta kilo liter, jauh melampaui kuota yang ditentukan sebesar 23,05 juta kilo liter," ungkap Syarief Hasan melalui keterangan resminya, Senin (13/2).
Dia menegaskan perkara menambah kuota hanya membawa dampak membengkaknya anggaran subsidi.
"Ini tentu bukan hal yang baik," tegasnya.
Syarief Hasan menyoroti fungsi perencanaan dan pengawasan BPH Migas terkait jebolnya kuota Pertalite
- Atasi Darurat Sampah, Waka MPR Lestari Moerdijat Sebut Sejumlah Hal yang Harus Dilakukan
- Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno Siap Fasilitasi Pemda Atasi Masalah Sampah
- Respons Kritik AS soal QRIS, Waka MPR Eddy Soeparno: Terbukti Membantu Pelaku UMKM
- Waka MPR Lestari Moerdijat Minta Pemerintah Segera Memperbaiki Tata Kelola Pendidikan
- Anggota MPR Lia Istifhama Serap Aspirasi Masyarakat Bertajuk Ekonomi Kerakyatan
- MPR Resmi Bentuk Organisasi Ini, Tugasnya Bantu Pemerintah Urus Masalah di Papua