Kurdi Irak Gelar Referendum, Iran dan AS Khawatir

jpnn.com, IRBIL - Iran menutup perbatasannya dengan Irak kemarin, Senin (25/9). Itu terkait dengan referendum kemerdekaan yang digelar di etnis Kurdi yang tinggal di Irak.
Dalam keterangannya, Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan bahwa gagasan untuk menutup perbatasan itu datang dari pemerintahan Perdana Menteri (PM) Irak Haider Al Abadi.
”Teheran menghormati integritas wilayah Irak dan proses demokrasi yang berlangsung di sana,” kata Jubir Kementerian Luar Negeri Iran Bahram Ghasemi.
Etnis Kurdi tidak hanya berada di Irak, tetapi juga tersebar di Iran, Turki, dan Syria. Namun, hanya di Irak mereka mendapat wilayah otonomi khusus berupa tiga provinsi.
Total, ada 8,4 juta penduduk dewasa yang memberikan suara mereka kemarin. Mereka harus memilih ya atau tidak pada satu-satunya opsi yang tercantum dalam balot referendum kemerdekaan tersebut.
Jika kubu "ya" menang, potensi lahirnya negara Kurdi yang terpisah dari Irak meningkat. Kendati demikian, referendum tersebut tidak akan punya kekuatan hukum.
Sejak berabad-abad lampau, etnis Kurdi berusaha mendirikan negara sendiri. Tetapi, etnis Kurdi terus-menerus direpresi pemerintah negara tempat mereka berdiam.
Namun, perang yang melanda Timur Tengah menguatkan posisi Kurdi. Apalagi, mereka aktif membantu perang melawan kelompok militan Islam atau ISIS di Irak dan Syria.
Berdirinya negara Kurdi diyakini akan berdampak buruk
- Dunia Hari Ini: Amerika Serikat Sepakat untuk Membangun Kembali Ukraina
- Respons Kritik AS soal QRIS, Waka MPR Eddy Soeparno: Terbukti Membantu Pelaku UMKM
- 'Indonesia First’ demi RI yang Berdikari di Tengah Gejolak Dunia
- Ledakan di Pelabuhan Iran, 8 Korban Tewas, 750 Terluka
- Inilah Dampak Perang Dagang Tarif Resiprokal AS vs China Bagi Indonesia
- Bea Cukai Dukung Ekspor Perdana 273 Kg Teripang Susu Putih Asal Minahasa Utara ke AS