Lagi, Fahri Hamzah Lontarkan Kritik Keras ke KPK
Menurut Fahri, harus ada rekonsiliasi. Ada dua cara yang bisa dilakukan yakni mengikuti metode di Hongkong atau Korea Selatan.
Dia menjelaskan, metode Hongkong itu yakni KPK sebagai lembaga investigatif. “Sudah titik, jangan menuntut dia (KPK) punya macam-macam (kewenangan) seperti mengurus JC (justice collaborator), berkongkalingkong dengan terpidana,” ujarnya.
Dia mengkritik KPK sekarang sudah melakukan semacam operasi intelijen dengan mengintip semua orang.
Dia mencontohkan Setya Novanto sudah disadap sejak enam tahun lalu. “Ya kan ngaco, mana ada di negara orang enam tahun diintip,” katanya.
Menurut Fahri, di belahan dunia mana pun sepertinya sudah tidak ada lagi yang seperti itu. Mungkin, kata dia, cuma ada di Korea Utara.
“Kuba saja sudah berubah, tinggal di Korea Utara. Jadi, KPK itu cocoknya pindah ke Korea Utara saja, jadi aparatnya Kim Jong-Un cocok dia,” katanya.
Sedangkan metode Korea Selatan, kata dia, KPK di sana digabung dengan Ombudsman, Komnas HAM dan LPSK dalam sebuah wadah Anti Corruption and Human Right Commission.
“Nah, ini lembaga complain. Jadi setiap ada masalah lapor,” katanya. Dengan demikian, kata dia, indeks persepsi korupsi (IPK) dan citra negara Korsel semakin baik. Perekonomian juga semakin bagus. Penegakan hukum tetap berjalan.
Fahri Hamzah menyoroti langkah KPK belakangan ini yang melakukan OTT terhadap sejumlah kepala daerah yang maju lagi di Pilkada 2018.
- Hidayat Nur Wahid Serukan Konsistensi Perjuangkan Palestina Merdeka di Milad ke-23 PKS
- Bahlil: AMPI di Bawah Ketum Jerry Memiliki Posisi Strategis di Golkar
- Beri Kuliah Program Doktor, Bamsoet Ingatkan Pentingnya Keseimbangan Demokrasi dan Hukum
- Bawaslu RI Akan Dalami Dugaan Kecurangan PSU Pilkada Bengkulu Selatan
- Sekjen PKS Apresiasi Kepedulian Gubernur Kaltim pada Pendidikan
- Dukung Prabowo 2 Periode, Idrus Golkar Usul Pembentukan Koalisi Permanen