Langkah Kementan Jaga Stabilitas Pasokan Pangan Tuai Dukungan Komisi IV

"Setahu saya kalau impir itu memang harus ada rekomendasi dari menteri tekait, seperti impir garam yang harus ada rekomendasi dari menteri kelautan. Tapi Kalau tidak ada surat dan persetujuan impor berarti itu ada kemungkinan besar untuk industri dan dikeluarkannya atas dasar rekomendasi Kementerian perindustrian. biasanya seperti itu," katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi IV dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Edward Tanur mendukung langkah Kementan dalam menjaga kebutuhan pangan dengan cara meningkatkan produktivitas.

"Kalau soal impor itu tinggal ditanyakan saja ke BPS betul apa tidak. Jadi kalau yang ngawur itu harus kita cari dan jangan ada fitnah. Yang jelas kita dukung Kementan untuk meningkatkan produktivitas," katanya.

Hal senda juga disampaikan Anggota Komisi IV lainya dari Fraksi PKS, Johan Rosihan. Menurutnya Kementan harus membuka hak jawab agar pemberitaan impor beras tidak semakin meresahkan masyarakat, terutama disaat pandemi covid 19 seperti sekarang ini.

"Saya kira Kementan harus diberi hak jawab agar isu impor tidak terlalu jauh dan menimbulkan keresahan," tutupnya. (jpnn)