LaNyalla Berharap Insan Pers Makin Tangguh

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berharap Hari Kebebasan Pers Dunia yang diperingati setiap 3 Mei bisa membuat insan pers makin tangguh.
Dia pun menyampaikan sejumlah harapan untuk insan pers Tanah Air.
LaNyalla yang juga anggota Dewan Penasihat PWI Jawa Timur, mengingatkan pentingnya peran pers sebagai alat kontrol sosial.
“Selamat Hari Kebebasan Pers Sedunia atau World Press Freedom Day untuk seluruh insan media massa di tanah air. Sebagai pilar keempat dalam demokrasi, pers Indonesia harus bisa menjaga marwah untuk selalu objektif dalam pemberitaan," tutur Lanyalla, Senin (3/5/2021).
Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, pers juga memiliki fungsi sebagai kontrol bagi kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, pers dituntut selalu mengedepankan cover both side di setiap pemberitaan.
"Pers harus terbebas dari intervensi apapun, termasuk intervensi pemerintah. Karena media memiliki jaminan untuk menyampaikan pendapat atau freedom of the press. Dan di Indonesia, kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara dalam UU Nomor 40 tahun 1999," katanya.
Alumnus Universitas Brawijaya Malang ini mengatakan, pers harus terus mewartakan kebenaran. Insan media juga diharapkan untuk selalu independen, dan tidak terjebak pada arus politik.
“Kesetiaan pertama pers adalah untuk masyarakat. Jangan pernah lupa akan hal itu. Setiap jurnalis juga harus mendengarkan hati nuraninya saat membuat berita, dan pastikan agar teman-teman media bekerja sebagai pemantau kekuasaan dan penyambung lidah bagi mereka yang tertindas. Itulah prinsip-prinsip jurnalisme," tuturnya.
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berharap Hari Kebebasan Pers Dunia yang diperingati setiap 3 Mei bisa membuat insan pers makin tangguh.
- Anggota DPD RI Lia Istifhama: Penting Menganalisa Sikap Pemuda Terhadap Keberlangsungan Bangsa
- Sultan Dukung Indonesia Jadi Tuan Rumah Olimpiade Remaja 2030
- Jamin Keselamatan Kerja Buruh, Senator Filep: Percepat Revisi UU SJSN & Ratifikasi Konvensi ILO 102/1952
- KPK Menggeledah Rumah La Nyalla, Hardjuno: Penegakan Hukum Jangan Jadi Alat Politik
- Laporan Reses, DPD RI Beberkan Isu Prioritas dan Krusial di Daerah
- Bertemu Wali Kota Kupang, Senator Abraham Paul Liyanto Jajaki Konsep Sister City