Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Masih Bermasalah
BPK Nilai Wajar dengan Pengecualian
Kamis, 13 Juni 2013 – 00:22 WIB
Selain itu, menurut BPK, terdapat Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp 1,91 triliun sudah dicairkan tetapi dananya belum tersalurkan sampai dengan 31 Desember 2012, dan tidak disetor ke kas negara.
Baca Juga:
"Adanya Belanja Bantuan Sosial yang tidak sesuai sasaran sebesar Rp 269,98 miliar," sambung Hadi.
Masalah ketiga dalam LKPP itu, kata Hadi, pemerintah belum menelusuri keberadaan sebagian Aset Eks BPPN sebesar Rp 8,79 triliun, serta belum menyelesaikan penilaian atas aset properti eks kelolaan PT PPA sebesar Rp 1,12 triliun.
Masalah terakhir adalah pemerintah melaporkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada akhir 2012 sebesar Rp 70,26 triliun. Namun pencataan SAL tersebut masih berbeda dengan rincian fisik SAL, dengan perbedaan sebesar Rp 8,15 miliar.
JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2012 kepada Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono.
BERITA TERKAIT
- Mulai Dilepas, Ribuan Kontainer Tertahan Akibat Persetujuan Teknis
- Grab Business Forum 2024: Bahas Solusi Genjot Produktivitas Bisnis
- Sinar Mas Land & Astra Land Indonesia Berkolaborasi Kembangkan Kawasan Residensial Baru
- BRI Peduli Tebar CSR di SDN 01 dan 02 Gunung Geulis Bogor
- 50 Jurnalis dapat Beasiswa S2 dari BRI Fellowship Journalism
- Diminati Pasar, The Hudson Manhattan District Tahap 2 Dilanjutkan