Larangan PNS Rapat di Hotel Dicabut?
Rabu, 04 Maret 2015 – 16:34 WIB
”Jumlah karyawan yang kami PHK atau kami rumahkan hingga 50 ribu orang,” urai Soleh.
Soleh berharap, revisi larangan itu membuat pendapatan pengusaha hotel kembali meningkat. ”Di Jatim ini, sebagian hotel memiliki segmentasi untuk kegiatan pemerintahan atau PNS,” pungkasnya. (jan/jee/awa/jpnn)
SURABAYA – Pemerintah pusat menginstruksikan pengadaan rapat yang dibiayai APBD tidak dilakukan di hotel. Tujuannya adalah efisiensi atau hemat
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Pakar Hukum Soroti Kasus Arion Indonesia Melawan DJP
- Jokowi-Prabowo Dinilai Mampu Solidkan Koalisi Pemerintahan Baru
- Program Siswa Qur'ani Sepolwan Polri Diapresiasi PUI
- LAN Konsisten Terapkan Sistem Manajemen Antipenyuapan, Ini Buktinya
- Gelar Halalbihalal dengan PMI di Malaysia, Ini Pesan Menaker Ida
- Seusai Gempa Garut, BMKG Imbau Masyarakat di Wilayah Ini Mewaspadai Potensi Longsor