JPNN.com

Lawan COVID-19, Harga Masker dan Hand Sanitizer Harus Terjangkau Masyarakat

Minggu, 22 Maret 2020 – 08:50 WIB Lawan COVID-19, Harga Masker dan Hand Sanitizer Harus Terjangkau Masyarakat - JPNN.com
Koordinator Presidium Perhimpunan Organisasi Alumni Perguruan Tinggi Negeri Seluruh Indonesia (Himpuni) Maryono. Foto: Dokpri for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah perlu memastikan ketersediaan perlengkapan kesehatan seperti masker dan hand sanitizer dengan harga murah serta terjangkau masyarakat.

Menurut Koordinator Presidium Perhimpunan Organisasi Alumni Perguruan Tinggi Negeri Seluruh Indonesia (Himpuni) Maryono, langkah tersebut sangat penting meredam perkembangan penyebaran virus Corona (COVID-19).

“Selain itu, juga sangat penting memperhatikan kelengkapan fasilitas kesehatan untuk penanganan orang-orang yang suspect. Rumah sakit dan segala perlengkapannya seperti ruang isolasi, ruang perawatan, alat pelindung diri (APD), alat tes virus, dan lainnya harus tercukupi,” ujar Maryono di Jakarta, Sabtu (21/3).

Maryono didampingi Kerua Umum IKA Universitas Negeri Jakarta Juri Ardiantoro,  Ketua Umum ILUNI Universitas Indonesia Andre Rahadian, dan Wakil Ketua Umum IKA Universitas Diponegoro A Muqowam.

Himpuni meminta pemerintah melakukan konversi terhadap Industri yang memiliki kemampuan memproduksi alat pelindung diri dan hand sanitizer, serta menjual hanya kepada pemerintah untuk persediaan pemerintah.

"Himpuni mendukung penuh kebijakan pemerintah agar warga bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Kami berharap pemerintah lebih tegas lagi meminta kantor pemerintahan, BUMN/BUMD, perusahaan swasta, rumah ibadah, dan lain-lain agar melaksanakan kebijakan tersebut," katanya.

Hal lain, Himpuni meminta pemerintah memastikan persediaan kebutuhan pokok mencukupi dengan harga yang terjangkau masyarakat. Sementara terhadap oknum-oknum yang mencoba menimbun sembako, harus diberi hukuman yang keras.

Untuk Itu, kata Maryono, pemerintah penting segera merealokasi anggaran yang dibutuhkan. Antara lain dengan melakukan pemotongan anggaran dari program non prioritas  dalam APBN 2020, atas persetuan DPR.

SPONSORED CONTENT

loading...
loading...