Legislator Minta BRIN Lakukan Kajian Menyeluruh soal PLTN

Legislator Minta BRIN Lakukan Kajian Menyeluruh soal PLTN
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto meminta BRIN melakukan kajian terkait rencana pembangunan PLTN. Foto: Humas DPR

Doktor nuklir lulusan Tokyo Institute of Technology, Jepang, itu menjelaskan untuk menutupi sifat intermeten pembangkit listrik dari sumber energi terbarukan (surya maupun angin) serta menggantikan operasi base-load PLTU, maka pilihan kepada PLTN skala besar dan dari jenis yang sudah solid seperti PWR menjadi penting.  

"Kalau PLTN ukuran kecil kan tidak bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Apalagi kalau demand-nya untuk listrik di Pulau Sumatera dan Kalimantan, maka PWR ukuran besar ini adalah pilihan yang tepat," katanya. 

Mulyanto mengakui bahwa PLTN ukuran kecil di bawah 100 MW bagus untuk memenuhi kebutuhan listrik secara off grid di pulau-pulau kecil.

Namun, bukan untuk menggantikan operasi baseload PLTU.

Untuk diketahui dalam RDP Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Gatrik, Dirjen EBTKE dan Dirut PLN, sebelumnya Rabu 15 November tentang draft revisi Rencana Umum Pengusahaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2024-2033 disampaikan, bahwa Indonesia akan mulai mengembangkan energi nuklir secara komersial pada 2032.

Pemanfaatan energi nuklir itu secara bertahap akan ditingkatkan sampai dengan 9 Giga Watt (GW) hingga tahun 2060 mendatang, khususnya untuk pulau Sumatera dan Kalimantan, termasuk Maluku-Papua dan Nusa Tenggara.(mcr10/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto meminta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) proaktif melakukan kajian terkait rencana pembangunan PLTU


Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News