Lemkapi: Pemikiran Menhan Jika Polri di Bawah Kementerian Tak Masuk Akal
Senin, 17 Juni 2019 – 11:57 WIB

Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan. Foto: RMOL
Edi khawatir, jika pemikiran Polri berada di bawah kementerian berkembang luas, bisa saja nanti malah muncul pemikiran polda juga sebaiknya berada di bawah gubernur. Akibatnya dikhawatirkan Polri akan kesulitan memproses menteri maupun kepala daerah yang melanggar hukum.
"Ini sungguh pemikiran yang tidak masuk akal. Demi profesionalisme, kami berpandangan Polri penting tetap berada di bawah Presiden, agar bangsa ini tidak mundur ke belakang," pungkas doktor ilmu hukum ini. (gir/jpnn)
Harus dipahami bahwa Polri berbeda dengan TNI. Polri mengemban tugas penegakan hukum, sementara TNI berperan menjaga keamanan negara.
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
BERITA TERKAIT
- KSAL Minta Tunggakan BBM TNI AL Rp 5,45 T ke Pertamina Diputihkan, Bahlil Berkata Begini
- Tingkatkan Pertahanan Siber, Kasum TNI Terima Kunjungan Kepala Staf Digital Intelijen Militer Singapura
- Wakil Panglima TNI Berpangkat Bintang 4, Jenderal Agus: Kandidat Sudah Disiapkan
- Menhan Sjafrie Mengusulkan Tunjangan Operasi Prajurit TNI Naik 75 Persen
- Sahroni Puji Keberhasilan Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri Tingkatkan Hasil Panen Jagung
- 5 Berita Terpopuler: Info Terbaru BKN soal Tes PPPK, Ada yang Mengundurkan Diri, Ribuan Orang Menolak