Lestari Moerdijat Dorong Peningkatan Tata Kelola Koperasi di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mendorong peningkatkan tata kelola koperasi di Indonesia demi keadilan dan kemakmuran yang merata.
"Upaya perbaikan tata kelola koperasi di Indonesia bangkitkan potensi ekonomi masyarakat yang diharapkan mampu mendorong gerak perekonomian nasional," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (9/2).
Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) akan bangun kelembagaan dan ekosistem koperasi melalui perbaikan tata kelola yang mengadopsi Pedoman Umum Governansi Koperasi Indonesia (PUG-KOPIN).
Salah satu tujuannya agar koperasi mampu mengembangkan model bisnis yang lebih kompetitif dan menjadi pilihan rasional masyarakat ketika mau berwirausaha.
Catatan Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan jumlah koperasi aktif di Indonesia sebanyak 130.354 unit dengan volume usaha sebesar Rp197,88 triliun pada 2022.
Menurut Lestari, aktivitas ratusan ribu koperasi di Indonesia memiliki potensi yang besar sebagai sentra-sentra pertumbuhan ekonomi masyarakat di tanah air.
"Upaya memperbaiki tata kelola koperasi menjadi lebih baik dan kompetitif. Ini merupakan langkah strategis yang diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat," tutur Rerie, sapaan akrab Lestari.
Menurut dia, koperasi sebagai sebagai soko guru perekonomian nasional harus menjadi perhatian para pemangku kepentingan sebagai bagian dari upaya menjalankan amanah konstitusi.
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mendorong peningkatkan tata kelola koperasi di Indonesia demi keadilan dan kemakmuran yang merata.
- Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno Siap Fasilitasi Pemda Atasi Masalah Sampah
- Respons Kritik AS soal QRIS, Waka MPR Eddy Soeparno: Terbukti Membantu Pelaku UMKM
- Waka MPR Lestari Moerdijat Minta Pemerintah Segera Memperbaiki Tata Kelola Pendidikan
- Perihal Koperasi Desa Merah Putih, Tito Sulistio: Langkah Tepat Prabowo Membangun Ekonomi Pedesaan
- Anggota MPR Lia Istifhama Serap Aspirasi Masyarakat Bertajuk Ekonomi Kerakyatan
- MPR Resmi Bentuk Organisasi Ini, Tugasnya Bantu Pemerintah Urus Masalah di Papua