Lihat Fakta di Lapangan, DPR Pesimistis Penghapusan Honorer Bakal Mulus

Melihat pertumbuhan yang meroket itu, kata Fikri, pemerintah dihadapkan dengan masalah besar bila berencana meniadakan honorer pada 2023.

Selama tidak ada skema penyelesaian menyeluruh terhadap kebutuhan tenaga di satuan pendidikan atau sektor pelayanan lainnya, dia yakin rencana pemerintah tersebut bakal sulit dieksekusi.

Sebab, aparatur sipil negara (ASN) yang sudah diangkat tidak bisa mencukupi kebutuhan riil di lapangan. 

"Penyelesaian tenaga non-ASN (sebelum PP 48/2005 namanya honorer) yang ada sekarang, bagaimana status mereka, kesejahteraan dan jaminan sosial mereka, menjadi tantangan tersendiri, apalagi bentuk ASN berupa PPPK ternyata banyak sekali kendalanya," bebernya. (esy/jpnn)