Lihat nih, Anak-anak SD Menantang Maut demi Ilmu

”Untuk itu, kita tegaskan Kemendikbud membutuhkan bantuan informasi dari masyarakat,’’ jelas dia.

Ari mengatakan, untuk kasus akses menuju sekolah yang berbahaya itu, Kemendikbud hanya bertindak sebagai pengepul laporan. Sebab, urusan infrastruktur transportasi merupakan kewenangan dinas pekerjaan umum atau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

”Kami terbatasi oleh anggaran. Tidak ada anggaran di Kemendikbud untuk membangun atau memperbaiki jembatan,’’ jelas dia.

Meski begitu, Ari mengatakan, setiap pengaduan yang masuk langsung diteruskan ke lembaga atau instansi terkait. Kemendikbud juga mendorong instansi itu segera membenahi infrastruktur demi keselamatan siswa menuju sekolah.

Ketika terjadi kasus jembatan putus di Banten Maret lalu, Mendikbud Anies mengatakan, negara harus hadir menyelesaikan masalah. Instansi yang memiliki anggaran untuk memperbaiki infrastruktur jalan dan jembatan harus segera bergerak.

’’Kita salut melihat anak-anak berani melintasi jalan berisiko. Tetapi, risiko seperti ini tidak boleh terjadi,’’ jelas dia. Pemerintah harus menjamin keamanan dan keselamatan siswa selama menuju dan pulang dari sekolah. Anies berpesan kepada sekolah, guru, atau orang tua untuk melaporkan akses maut menuju sekolah. Dengan demikian, bisa segera dilakukan perbaikan supaya tidak ramai hujatan ketika korban sudah berjatuhan.

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) enggan dikambinghitamkan atas buruknya seluruh infrastruktur di daerah. Menurut Kepala Pusat Komunikasi (Kapuskom) Kementerian PUPR Joko Mursito, kewenangan pembangunan infrastruktur di daerah telah dibagi-bagi.

Untuk masalah jalan, misalnya, Kementerian PUPR bertugas mengurusi jalan nasional. Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antara ibu kota provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol.