Limpahan Guru SMA Bisa Bikin Pemprov Tekor
"Bayangkan sudah dapat informasi kurang lebih 3 ribu orang. Kalau disamaratakan besaran gajinya dengan honor yang ada di pemprov ini bisa bangkrut Babel," tegasnya.
Untuk 1.000 orang lebih honorer di Pemprov saja membutuhkan anggaran sekitar Rp 60 milliar. Sekda diminta mempelajari serta menyampaikan rekomendasi-rekomendasi apa saja yang akan diambil untuk mengatasi persoalan ini.
"Kita minta pak Sekda selaku ketua TAPD mempelajarinya, menyampaikan rekomendasi apa saja. Pada prinsipnya kita tidak akan mengurangi hak-hak yang sudah mereka terima sebelumnya di Kabupaten/Kota," kata politisi PPP ini.
Amri meminta, jangan sampai para guru honorer yang urusan kewenangannya di serahkan ke Pemprov tapi apa yang sudah mereka dapat di Kabupaten/Kota berkurang.
"Jangan sampai pada saat mereka jadi urusan kewenangan pemprov tahu-tahu berkurang apa yang didapatkan di kabupaten/kota. Tidak boleh berkurang tapi belum tentu sama dengan honorer yang ada di kantor sebelumnya," tandasnya. (tob/sam/jpnn)
PANGKALPINANG – Pengalihan pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA) dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi perlu penanganan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Tingkatkan Kompetensi SDM Vokasi, FKS Group Gandeng 16 SMK
- Seni Kaligrafi Kampung Lengkong Berpotensi Tembus Pasar Global
- Sastra Masuk Kurikulum, Sekolah Pribadi & Premiere School Sebut Kebijakan Keren
- Mahasiswa Antusias Hadiri Futureustudent di UIN Syarif Hidayatullah
- Kolaborasi Universitas Bhayangkara dan SDN Sriamur 05, Beri Edukasi Anti-Bullying untuk Siswa
- Nadiem Makarim Batalkan Kenaikan UKT, Instruksi Jokowi?