MA Harus Segera Putuskan Uji Materi Larangan Eks Napi Nyaleg

jpnn.com, JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) diharapkan segera memutuskan gugatan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) khusus yang mengatur larangan mantan narapidana maju sebagai calon anggota legislatif (caleg).
“Atas nama pribadi berharap benar MA bisa segera memutus perkara ini,” kata Penggugat PKPU Wa Ode Nurhayati di Jakarta, Jumat (7/9).
Menurut Wa Ode, berkas gugatannya telah diterima oleh petugas di MA sejak tanggal 6 Agustus 2018 lalu.
Wa Ode Nurhayati
“Kalau saya Pak terdaftar di register Mahkamah Agung itu tanggal 6 Agustus, diterimanya sebelum tanggal 6 Agustus tapi teregister dan sudah ada majelis pemeriksa itu di tanggal 6 bulan kemarin (Agustus 2018, red),” kata Wa Ode.
Lebih lanjut, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskan dalam judicial review tersebut dirinya tidak menggunakan batu uji Undang-Undang Nomor 7 tentang Pemilu seperti penggugat lainnya. Dia mengaku menggunakan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
“Yang saya tahu ada dua orang termasuk saya, batu ujinya tidak menggunakan undang-undang Pemilu. Saya menggunakan batu uji undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” katanya.
Mahkamah Agung diharapkan segera memutuskan gugatan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) khusus yang melarang mantan narapidana maju sebagai caleg.
- Aero Systems Indonesia Diminta Tetap Beroperasi Meski Ditetapkan PKPU Sementara
- PT Aero Systems Indonesia Ditetapkan Berstatus PKPU
- Zarof Ricar Tersangka TPPU, Kejagung Bisa Sita Semua Asetnya
- Penegak Hukum Harus Ungkap Semua Perkara yang Diatur Zarof Ricar
- Advokat Ini Pernah Beri Rp 1 Miliar kepada Zarof Ricar, Tujuannya Pengin Untung
- Ahli Hukum Mempekuat Dalil BUKA dalam Sidang PKPU Melawan Harmas