MA Perberat Hukuman Luthfi Dinilai Lindungi Peternak Sapi
jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas mengapresiasi putusan Mahkamah Agung yang memperberat hukuman mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. Dia menyebut putusan itu memberikan perlindungan kepada para peternak.
Lutfhi terjerat dalam kasus suap pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian dan pencucian uang. Dalam vonis hakim tingkat pertama, Luthfi dijatuhi hukuman 16 tahun penjara tanpa pencabutan hak politik. MA menghukumnya dengan 18 tahun penjara dan pencabutan hak politik sehingga dia tidak lagi memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik.
"Tentu KPK mensyukuri putusan MA yang progresif dan protektif terhadap peternak sebagai segmen kaum lemah yang ditindas," kata Busyro dalam pesan singkat, Selasa (16/9).
Menurut Busyro, kasus yang menjerat Luthfi merupakan korupsi sistemik berupa sejumlah kebijakan-kebijakan pemerintah untuk impor sapi dengan menelantarkan peternak sapi yang merupakan rakyat kelas bawah. Seharusnya para peternak sapi itu dilindungi oleh pemerintah sehingga mampu memenuhi kebutuhan daging dalam negeri.
"Mereka mampu memenuhi tapi dilumpuhkan oleh kebijakan tadi," ujarnya.
Busyro menjelaskan dalam kasus Luthfi terdapat unsur mentransaksikan kekuasaan untuk memburu rente. Hal ini, sambung dia, membuktikan adanya pelanggaran HAM dan ekonomi sosial budaya pada kaum peternak yang dilakukan oleh Luthfi selaku anggota DPR dan Presiden PKS.
Dikatakan Busyro, tindakan Luthfi menjadi argumen tuntutan tambahan berupa pencabutan hak politik. KPK, kata dia, akan terus memberlakukan tuntuan itu bagi pejabat publik yang melakukan tindak pidana korupsi.
"Pelakunya anggota DPR dan Presiden PKS yang melakukan trading in influence jabatan publiknya. Inilah yang menjadi argumen tuntutan hukuman tambahan untuk dicabut hak-hak politiknya sebagai sinyal bagi yang terus nekad main-main dengan kekuasaan. KPK akan berlakukan tuntutan standar ini," tandas Busyro. (gil/jpnn)
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas mengapresiasi putusan Mahkamah Agung yang memperberat hukuman mantan Presiden
- Dasco Buka Suara Soal Susunan Kabinet Prabowo Beredar di Medsos: Tak Ada Satupun Versi yang Benar
- Baznas Basiz DKJ Membangun Puluhan Rumah Bagi Korban Kebakaran di Menteng RW 09 Jakarta Pusat
- IKN Terapkan Sistem Transportasi Cerdas dengan Prinsip Keberlanjutan
- Gempa Garut, Sejumlah Warga Luka-Luka, Bangunan Rusak
- Pascagempa di Garut, Jasa Marga Pastikan Tol Cipularang dan Padaleunyi Aman
- Sudah Lihat Rekaman CCTV, Keluarga Brigadir RA Menolak Autopsi