Mabes TNI Tuding KKB yang Bantai Pendulang Emas Lakukan Propaganda

jpnn.com - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigadir Jenderal Kristomei Sianturi menyatakan informasi bahwa korban tewas dibantai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Yahukimo, Papua, merupakan anggota TNI adalah hoaks.
Brigjen Kristomei menegaskan tidak ada prajurit TNI yang gugur dalam serangan tersebut, setidaknya hingga rilis ini disiarkan.
Satu dari dua orang penambang yang selamat dari penyerangan yang dilakukan KKB di Kabupaten Yahukimo. (ANTARA/HO/Dokumentasi)
Dia menilai informasi yang menyebut adanya prajurit gugur merupakan propaganda semata dari KKB.
"Propaganda yang disebarkan oleh Organisasi Papua Merdeka (KKB) dan simpatisannya bahwa korban adalah prajurit TNI merupakan bentuk manipulasi informasi untuk mencari pembenaran atas tindakan brutal mereka," kata Kapuspen.
Menurutnya, propaganda serupa pernah dilakukan KKB. Belum lama ini, KKB melangsungkan aksi kekerasan terhadap guru dan tenaga kesehatan di Distrik Anggruk, Yahukimo, dengan dalih prajurit TNI.
"Padahal, jelas-jelas yang dibunuh dan dianiaya adalah warga sipil yang mengabdikan dirinya sebagai tenaga kesehatan dan guru di pedalaman Papua," tutur Kristomei.
Dia membenarkan bahwa telah terjadi penyerangan KKB terhadap warga sipil yang berprofesi sebagai pendulang emas. Sejumlah warga sipil menjadi korban tewas, tetapi jumlah pastinya masih terus didalami karena keterbatasan akses komunikasi.
Kapuspen TNI Brigjen Kristomei Sianturi menuding KKB yang membantai pendulang emas di Yahukimo melakukan propaganda. Begini penjelasannya.
- Begini Respons Kapolri soal Penjagaan Kantor Kejaksaan oleh TNI
- Fakta-Fakta Ledakan Amunisi Afkir Merenggut 13 Nyawa di Garut, Nomor 5 Baru Terungkap
- Pemerintah Santuni Keluarga Korban Ledakan Amunisi Afkir di Garut
- Mayor Anda yang Gugur Akibat Ledakan Bom Kedaluwarsa Dikenal Sebagai Ahli Peledakan
- Tanggapi Kerja Sama Kejagung dan TNI, Peneliti GREAT Institute: Perlu Mengatur Jangka Waktu
- 13 Orang Tewas saat Pemusnahan Amunisi Afkir di Garut, Ini Saran DPR