Mafia Peradilan Merata di Seluruh Daerah
968 Putusan Hakim Dikomplain Masyarakat
Selasa, 01 Desember 2009 – 20:27 WIB
JAKARTA- Ketua Komisi Yudisial (KY) Busyro Muqodas mengakui ada hakim yang terlibat dalam mafia peradilan. Dalam menjalankan aksinya, modus yang digunakan hakim nakal tersebut diantaranya mengganti pertimbangan hukum selama proses persidangan dengan yang ada dalam putusan, termasuk memanipulasi tafsir hukum. Fakta hukum juga sering tak dijadikan pertimbangan, atau membuat putusan yang menimbulkan perdebatan sampai menjatuhkan putusan ringan.
"Semuanya mudah diidentifikasi," sebut Busyro selepas bertemu dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Selasa (1/12). Kedatangannya ke KPK, juga terkait pemberantasan mafia kasus yang kini tengah menjadi isu hangat selepas mencuatnya tudingan kriminalisasi kasus terhadap Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah. Tindaklanjut pertemuan, lanjut Busyro, dalam waktu dekat, KPK-KY akan mengambil langkah konkret dan strategi khusus untuk mengatasi mafia kasus.
Baca Juga:
Pasalnya, dari hasil riset KY, seluruh provinsi di Indonesia tak ada yang bersih dari aksi mafia peradilan. Bahkan sudah 968 putusan hakim dari semua tingkat peradilan, yang dikeluhkan masyarakat ke KY.
Agar mafia peradilan tak terus berlangsung, KY akan terus melakukan pelatihan hakim atau langkah represif berupa rekomendasi pemeriksaan hakim bermasalah ke Mahkamah Agung. Rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap Ketua Pengadilan Banjarmasin, lanjut Busyro, adalah satu bukti konkret terus bebenahnya peradilan. (pra/JPNN)
JAKARTA- Ketua Komisi Yudisial (KY) Busyro Muqodas mengakui ada hakim yang terlibat dalam mafia peradilan. Dalam menjalankan aksinya, modus yang
Redaktur & Reporter : Soetomo
BERITA TERKAIT
- Rayakan Hari Kartini, Seluruh Karyawan Juragan 99 Garment Berkebaya Sepekan
- Polda Banten Ungkap Kasus Perburuan Badak di Taman Nasional Ujung Kulon
- Imigrasi Batam Sudah Terbitkan 27.820 Paspor pada Triwulan Satu 2024
- Pj Gubernur NTB Mangkir Dipanggil Bawaslu, Pengamat: Pejabat Seharusnya Memberi Contoh
- Tekan Angka Perkawinan Anak, Waka MPR Lestari Moerdijat Mengajak Semua Pihak Terlibat
- Akademisi Minta Prabowo Membentuk Kementerian Urusan Papua