Mahasiswa Geruduk KPK, Desak Oligarki Dihilangkan
jpnn.com, JAKARTA - Ratusan massa menggelar mimbar bebas untuk menyampaikan aspirasi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Selasa (22/3). Mereka menuntut KPK untuk menghilangkan oligarki dari tanah air.
Orator dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) mendesak pemerintah untuk tegas menjalankan TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Selain itu, massa juga meminta pemerintah untuk menjalankan TAP MPR Nomor VIII Tahun 2001 Tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
"Pemerintah harus tegas dalam memberantas korupsi di Indonesia, kondisi saat ini memprihatinkan karena negara telah berada dicengkram oligarki," tegas orator.
Dia menilai sistem hukum di Indonesia sudah semakin bobrok. "Seakan melegalkan maraknya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme di Indonesia," tambahnya.
Sementara itu, mahasiswa dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dalam orasinya di atas mobil komando menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melawan praktik KKN di Indonesia.
Massa tersebut berasal berbagai kelompok elemen masyarakat dan mahasiswa yang tergabung dalam Komite Rakyat Lawan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KRL-KKN).
Humas KRL-KKN dari elemen mahasiswa Muhammad Irwansyah menjelaskan setelah 23 tahun reformasi, ternyata praktik KKN di Indonesia saat ini justru semakin merajalela.
Ratusan massa menggelar mimbar bebas untuk menyampaikan aspirasi di depan Gedung KPK. Mereka menilai oligarki sudah merangsek masuk ke dalam sistem.
- Gelar Evaluasi dan Asistensi, Kementan Siap Kawal Program Wajib Tanam Bawang Putih
- CEO Indodax: TPPU Dengan Aset Kripto Justru Mudah Dilacak
- Tumpukan Narkoba Ganja Itu Seharga Rp 200 Juta, Dijual kepada Pelajar & Mahasiswa
- Sukses Tertibkan PSU Perumahan, Pemkot Denpasar Raih Penghargaan dari KPK
- KPK Menyita Kantor DPC NasDem di Sumut, Diduga Dibeli Pakai Uang Korupsi
- Saut Situmorang Desak KPK Transparan soal Peran Shanty Alda di Kasus Gubernur Malut