Mahfud MD: Kelihatan Siapa yang Berpura-pura atau Tidak
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah tidak dalam posisi menetapkan mana sejarah yang benar tentang PKI.
Mahfud MD menegaskan, penetapan sebuah sejarah merupakan urusan keilmuan.
"Pemerintah tidak menetapkan sejarah yang benar itu yang mana, itu urusan ilmu. Kan banyak diperdebatkan peristiwa G 30 S/PKI benar atau tidak," ujar Mahfud saat menjadi pembicara pada Indonesia Lawyers Club (ILC) TVOne yang mengangkat thema 'Ideologi PKI Masih Hidup?', Selasa (29/9) malam.
Mantan ketua Mahkamah Konstitusi ini kemudian menegaskan, bahwa hal yang utama bagi pemerintah, Pancasila merupakan dasar ideologi negara yang bersifat final.
Mahfud lantas bercerita tentang kebijakan yang diambil pemerintah, ketika muncul kontroversi terkait rancangan undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP).
Menurutnya, sejumlah pihak ketika itu menentang kehadiran RUU HIP, karena diduga disusupi kepentingan tertentu.
Antara lain, Pancasila katanya hendak diperas menjadi ekasila dan trisila.
Menanggapi kontroversi tersebut, pemerintah bersikap dengan menyatakan bahwa TAP MPRS Nomor 25/1966 final.
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pemerintah tidak pada posisi menetapkan mana sejarah yang benar tentang PKI. Berikut alasannya..
- Mahfud: Sepanjang Sejarah MK, Kalau Menyangkut Pemilu, Tidak Pernah Dissenting Opinion
- Gugatannya Ditolak MK, Mahfud MD Menerima dengan Lapang Dada
- 4 Menteri Bakal Dihadirkan di Sidang MK, Mahfud: Silakan Saja
- Presiden seperti Pimpinan Mafia Jika Pakai Kekuasaan Demi Kepentingan Pribadi
- Mahfud Bukber di Rumdin Ketua MA, Ubaidillah Curiga Ada Upaya Menjegal Paslon 02
- Amerika Terancam Jadi Negara Komunis ala China