Makanya, Honorer Mesti Cari-cari Usaha juga di Luar

Sabtu, 03 Februari 2018 – 00:05 WIB

Seorang kepala bagian di lingkup Pemkot Makassar memberikan penjelasan kepada pegawai tentang gaji yang belum cair, Kamis (1/2). Foto: ABE BANDOE/FAJAR

Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan (Danny) Pomanto mengakui telah mendapat jawaban asistensi Kemendagri.

Baca Juga:

Moratorium Dicabut atau Tidak, Honorer Harus Cepat Diangkat

Wali kota diperbolehkan mengangkat pelaksana tugas (Plt) untuk jabatan yang lowong.

Masalahnya, menurut Danny, kepala BPKA itu bukan jabatan kosong. Yang dimaksud lowong adalah ditinggal pensiun.

”Kalau tidak lowong dan diganti, saya kena sanksi undang-undang, langsung dianulir tidak ikut pilkada. Itu yang orang tunggu-tunggu,” tutur wali kota yang ikut pemilihan gubernur Sulawesi Selatan tersebut.

Danny tidak bisa mengangkat pejabat baru untuk menggantikan Erwin. Sebab, undang-undang melarang kepala daerah yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) melakukan mutasi enam bulan sebelum penetapan calon. Mutasi hanya bisa dilakukan jika ada izin Mendagri.

Padahal, tercatat, hingga 2017 Pemkot Makassar memiliki 11.500 aparatur sipil negara (ASN).

Pemkot juga punya tanggungan 5.830 pegawai kontrak. Honor untuk 5.900 ketua RT/RW pun terkena imbas.

Karena itu, meski secara umum para pegawai di lingkup pemkot bekerja seperti biasa kemarin, wajah-wajah lesu gampang dijumpai.