Maksimus Sebut BK DPRD DKI Jakarta Punya Motif Tertentu

Maksimus Sebut BK DPRD DKI Jakarta Punya Motif Tertentu
Pengamat Politik Maksimus Ramses Lalongkoe. Foto: Ist for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Maksimus Ramses Lalongkoe menilai, masyarakat DKI Jakarta bisa mengkritisi putusan Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta, jika merasa tidak tepat.

BK DPRD sebelumnya menyatakan anggota DPRD William Aditya Sarana melanggar tata tertib. Anggota dewan dari fraksi PSI itu diketahui mengunggah dokumen rancangan KUA PPAS DKI Jakarta 2020 ke media sosial. Di antaranya terkait keanehan usulan pembelian lem aibon yang nilainya mencapai hingga Rp 82,8 miliar.

"Masyarakat memang tidak punya instrumen untuk membatalkan putusan BK DPRD itu, karena ranah internal. Tetapi publik bisa saja mengkritisi keputusan itu karena terkesan dipaksakan dan punya motif tertentu," ujar Ramses kepada JPNN.com, Sabtu (30/11).

Saat ditanya apa saja motif tertentu yang dimaksud, dosen di Universitas Mercu Buana ini menyebut salah satunya kesan menghalangi para anggota dewan untuk bersikap kritis. William diketahui mengungkap sejumlah keanehan dalam usulan KUA PPAS dalam kapasitasnya menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.

"Bisa saja motif menghalangi kekritisan anggota dewan sebagai wakil rakyat," ucap Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia (L-API) ini.

Sementara terkait sikap PSI terhadap putusan BK DPRD, Ramses menilai partai pimpinan Grace Natalie itu dapat mengajukan perubahan struktur di BK DPRD. Namun, langkah itu menurutnya bukan hal yang substansial.

"Iya bisa saja itu dilakukan, tetapi bukan hal substansial. Menurut saya, PSI enggak boleh kaget toh rakyat sudah paham apa yang dilakukan Wiliam," pungkas Ramses. (gir/jpnn)

Beri sanksi ke William Aditya Sarana dalam kasus lem aibon, BK DPRD DKI Jakarta dicurigai punya motif tertentu.


Redaktur & Reporter : Ken Girsang

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News