Mangindaan: Pejabat Jangan Takut KIP

"Pejabat tidak boleh menolak ketika dimintai informasi yang dibutuhkan publik. Sebatas bukan rahasia negara, pejabat harus menginformasikannya. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, di mana kita harus bersikap transparan, sebagai pra-syarat terwujudnya akuntabilitas," tuturnya.

Ditambahkan Mangindaan, kebebasan berpendapat, keterbukaan informasi, berkembangnya masyarakat media, meluasnya berita-berita melalui internet dan sebagainya, menuntut perubahan mindset (pola pikir), culture set, sikap, kemampuan dan peningkatan kinerja aparatur penyelenggara negara. "Bukan hanya (terhadap) humas pemerintah yang memang berfungsi dalam pengelolaan informasi publik, tetapi seluruh jajaran birokrasi pemerintah, termasuk Kementerian PAN dan RB, juga wajib memahami, sehingga tidak hanya asyik dan terjebak dalam 'kotak' masing-masing," ujarnya.

Lebih jauh, Mangindaan pun menghimbau agar pengelola informasi mengumpulkan stakeholder, seperti pers, perguruan tinggi, LSM, tokoh masyarakat dan masyarakat umum, untuk menanyakan informasi apa saja yang kira-kira diperlukan dari Kementerian PAN dan RB. "Jangan terlalu percaya diri dan mengatakan bahwa data sudah lengkap. Nanti bisa terjebak," tandasnya. (esy/jpnn)