Mantan Capim KPK Soroti Kinerja Kementerian ATR/BPN, Begini Katanya
jpnn.com, JAKARTA - Mantan Capim KPK Amstrong Sembiring menyoroti Kementerian ATR/BPN Cq dan Notaris/PPAT Soehardjo Hadie Widyokusumo yang turut tergugat dalam kasus pembagian warisan.
Adapun pihak tergugat tidak hadir sebanyak dua kali dalam sidang mediasi yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
"Sepertinya Kementerian ATR/BPN Cq dan Notaris Soehardjo tidak taat hukum," kata Amstrong Sembiring kepada awak media baru-baru ini.
Sidang mediasi Perkara No 701/pdt/G/2022/PN Jakarta Selatan, dihadiri oleh pihak penggugat Amstrong Sembiring, Julianta Sembiring, dan Ratna Herlina Suryana.
Sementara itu, dari pihat tergugat, yakni Gadip Simanjuntak dan Taripar Simanjuntak dari kantor hukum Rudy Lontoh.
Turut tergugat dalam kasus itu Kementerian ATR/BPN Cq dan tergugat 2 Notaris/PPAT Soehardjo Hadie Widyokusumo tidak hadir.
"Kami menagih hak keputusan PK sengketa waris yang harus dijalani karena pengacara Soerjani Sutanto sudah kalah di tingkat PK nomor 214 tahun 2017," ujar Amstrong.
Amstrong menjelaskan bahwa akta hibah No 18 tahun 2011 Tanggal 9 Mei 2011 sebagai dasar untuk mengalihkan atas nama Soeprati, yang merupakan orang tua dari Soerjani Sutanto dan Haryanti Sutanto.
Mantan Capim KPK Amstrong Sembiring menyoroti Kementerian ATR/BPN. Simak selengkapnya
- Mentan Amran Dorong Kementerian ATR/BPN Beri Legalitas Jutaan Hektare Sawah di Indonesia
- MK Gelar Sidang Uji Materi Tentang Masa Jabatan Notaris, Kuasa Hukum Bilang Begini
- Menteri Hadi Tjahjanto Bagikan 279 Sertifikat Redistribusi Tanah di Muaro Jambi
- Didampingi Menteri Hadi, Presiden Jokowi Serahkan Hasil PTSL di Jatim
- Penataan Aset dan Akses Harus Sejalan untuk Wujudkan Reforma Agraria
- Meriung Bersama Warga Desa di Gunung Kidul, Menteri Hadi: Sertifikasi Genjot Ekonomi