Marak Pungli, SBY Didesak Kawal Pemutihan TKI

Makanya, Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kata Rieke, tidak hanya meminta penundaan pemutihan, tetapi  harus berani menekan pemerintah Malaysia ‎​untuk melakukan law enforcement terhadap para calo dan menghentikan proses " pungli yg dilegalkan". Selain itu, pemerintah juga harus berani menuntut transparansi mekanisme pemutihan yang dilakukan pemerintah Malaysia.

"Pemerintah RI harus mengawal proses pemutihan TKI di Malaysia, ikut aktif mengintervensi penentuan kontrak kerja dan penerbitan passpor setelah pemutihan. Karena jika hal tersebut tidak dilakukan, maka pemerintah SBY secara sengaja melakukan pembiaran praktek pemerasan dari calo ke outsourcing agen yang sewa bendera. Berapa lagi pemerasan dan pajak yang harus ditanggung para TKI," katanya. (awa/jpnn)