Masalah Honorer K2, Bang Emrus Minta Pemerintah Ingat Sila ke-5

jpnn.com, JAKARTA - Keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil dipertanyakan seiring tak kunjung diangkatnya honorer K2 menjadi PNS (pegawai negeri sipil).

Direktur EmrusCorner Emrus Sihombing mengatakan, dalam penyelesaian masalah honorer K2, mestinya pemerintah berlandaskan Sila Kelima Pancasila yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Jangan sampai pemerintah berdalih tidak ada anggaran untuk pengangkatan honorer menjadi CPNS. Namun di sisi lain, dengan gampang mengangkat wakil menteri, staf khusus presiden, dan lainnya, yang gajinya puluhan juta.

"Bagaimana keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil, bukankah honorer ini termasuk kelompok masyarakat kecil?" kata Emrus, Minggu (1/12).

Karena itu, pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan ini menegaskan alasan tidak punya anggaran untuk mengangkat honorer K2 menjadi CPNS tak bisa diterima akal sehat.

"Jadi, keberpihakan kepada masyarakat kecil ini harus ditunjukkan dalam semua perilaku pemerintah," tambahnya.

Menurut Emrus, Keadilan Sosial Bagi Rakyat Indonesia sebagaimana Sila Kelima Pancasila harus benar-benar diterapkan secara adil bagi semua masyarakat tanah air.

"Prinsip berpikirnya harus ke sana. Jadi, kalau ada pemerintah atau siapa pun, itu bilang tidak ada anggaran saya pikir tidak bisa diterima akal," jelasnya.