Masuki FTA, Stop Pungutan Liar

JAKARTA -- Pemerintah akan lebih giat mengkampanyekan 'Cinta Produk Dalam Negeri' untuk memasuki pemberlakuan Free Trade Agreement (FTA) Asean-China. Menurut Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK Kementrian Koperasi dan UKM, I Wayan Dipta, bila masyarakat lebih menyukai produk dalam negeri, maka hal itu sangat membantu bangsa ini memasuki era FTA tersebut.

Wayan memberi contoh di Korea. Dikatakan, di saat mobil produk Jepang mampu menguasai pangsa pasar di sejumlah negara, namun tidak demikian di Korea. "Warga Korea sangat sedikit yang menggunakan mobil produk Jepang. Mereka lebih suka menggunakan mobil produksi dalam negeri, meski tahu produk Korea lebih buruk," ujar I Wayan Dipta dalam diskusi di Waroeng Daun, Pakubuwono, Jakarta, Sabtu (9/1).

Selain itu, pemerintah juga akan mengeluarkan sejumlah regulasi yang bisa mendukung daya saing produksi dalam negeri. Fasilitas dan insentif juga akan ditambah untuk menopang perkembangan UKM, termasuk dana bergulir untuk koperasi dan UKM. Kredit Usaha Rakyat (KUR) ditingkatkan, dengan target Rp20 triliun per tahunnya.

Wayan menjelaskan, peran pemerintah daerah juga sangat penting dalam mendukung persaingan di era FTA. Daerah diharapkan tidak hanya mengeluarkan perda yang menggenjot pendapatan asli daerah (PAD), tapi mengabaikan industri kecil dan menengah. Perda-perda berisi beragam pungutan harus dibatalkan. "Bayangkan saja, jeruk Medan itu untuk sampai ke Jakarta mengalami tujuh kali pungutan resmi dan liar. Ini hasil penelitian resmi," ujar Wayan. (sam/jpnn)