Mau Nikah Susah, Tak Nikah Salah
Senin, 04 Maret 2013 – 23:08 WIB
"Mereka mau nikah susah, gak nikah juga salah. Ada yang sudah direlokasi tapi tempatnya tidak memadai. Jadi relokasi bukan penyelesaian elementer untuk kasus ini," tegasnya.
Karena itu, Hendardi meminta pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), segera memutus mata rantai terhadap berbagai pelanggaran beragama dan berkeyakinan di Indonesia.
"Mata rantai pelanggaran ini harus diputus. Kalau kita lihat, SBY mampu dan memiliki kekuatan melakukannya. Tapi dimana SBY? Jangan hanya ngurusi masalah partai," sindir Hendardi. (fat/jpnn)
JAKARTA - Tim advokasi korban pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dari Setara Institute, Hendardi, mendesak pemerintah memutus berbagai bentuk
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Tak Kenal Lelah, Karyawan Polo Ralph Lauren Terus Mencari Keadilan ke MA
- Kemnaker Berkolaborasi dengan BKKBN Gelar Pelayanan KB Serentak di Tempat Kerja
- Bencana di Sulsel Akibat Kerusakan di Area Gunung Latimojong
- Wamenaker Afriansyah Bicara Pentingnya Taspen yang Beri Perlindungan Finansial Bagi ASN
- Kepala BSKDN Minta Pemprov Malut Terapkan Strategi Baru Tingkatkan Inovasi
- Percepat Penanganan Bencana Sumbar, BNPB Lakukan Modifikasi Cuaca