Mayoritas DPR Tetap Kontra Pemerintah

Menanggapi keinginan kubu Demokrat untuk membawa persoalan Jogjakarta ke sekretariat gabungan (setgab) koalisi, Priyo menolaknya. Menurut dia, yang paling dimungkinkan sebatas pembicaraan informal saja. "Saya kira hal "hal seperti ini, tidak harus semua dibicarakan di setgab. Jangan ada kesan pembicaraan setengah kamar. Ini akan kontraproduktif menimbulkan antipati. Memang Jogjakarta isu strategis. Tapi, tidak harus diambil alih setgab," jelas Priyo.

Pandangan minor terhadap konsep gubernur utama juga disampaikan Sekjen DPP PKS Anis Matta. Dia menyampaikan apapun istilah yang diusulkan, pada dasarnya pemerintah ingin melucuti kewenangan eksekutif yang melekat di diri Sultan."Pemerintah Ingin menyimpan Sultan dalam etalase. Simbol yang menjadi hiasan sejarah dalam negara kita," kritik Anis.

Menurut Wakil Ketua DPR itu, dengan memaksakannya, pemerintahan SBY tengah menggerus wibawanya sendiri. Bahkan, ini berpotensi memicu perlawanan dari masyarakat Jogjakarta. "Masalah ini sudah keluar dari wacana monarki dan demokrasi. Ini soal mau setia dengan janji atau tidak. Keluarga ini (Kesultanan, Red) bergabung dengan NKRI dalam format keistimewaan melalui perjanjian ijab kabul,"  tegas Anis.

Secara terpisah, Ketua DPP PPP Lukman Hakim Syaifuddin menyampaikan FPPP akan all-out menolak setiap upaya yang mengingkari sejarah keistimewaan Jogjakarta dalam konteks keutuhan NKRI. Termasuk munculnya usulan menjadikan Sultan sebagai gubernur utama.