JPNN.com

Mbak Okky Soroti Kinerja Pemerintah Atasi Gizi Buruk

Jumat, 27 Januari 2017 – 21:32 WIB
Mbak Okky Soroti Kinerja Pemerintah Atasi Gizi Buruk - JPNN.com
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Okky Asokawati. Foto: dokumen JPNN.Com

jpnn.com - Anggota Komisi IX DPR yang membidangi kesehatan, Okky Asokawati menyebut rapor pemerintah dalam menaikkan gizi masyarakat masih buruk. Buktinya, riset Global Nutrition pada 2016 menempatkan Indonesia berada di rangking 108 dunia.

Untuk negara di kawasan Asia Tenggara, Indonesia hanya unggul dari Laos di peringkat 124 dan Timor Leste pada posisi 132. Padahal, negara Asia Tenggara lainnya jauh di atas Indonesia. Misalnya Thailand (46) Malaysia (47), Vietnam (55), Brunei (55), Philipina (88) dan Kamboja (95). 

"‎Capain ini sungguh memprihatinkan. Saya menyangsikan target pemerintah pada 2019 tidak ada lagi gizi buruk di Indonesia. Karena kenyataannya saat ini Indonesia hanya di atas Laos dan Timor Leste," kata Okky Jumat (27/1).

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu pun menyoroti kiprah Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) sebagai leading sector dalam penanganan permasalahan gizi buruk. Mestinya, kementerian yang dipimpin Puan Maharani itu bisa secara konkret mengakselerasi pemberantasan gizi buruk.

Sayangnya, hingga dua tahun berjalan, belum ada langkah signifikan untuk mengatasi persoalan gizi buruk di Indonesia. "Penyebab muculnya persoalan gizi buruk cukup kompleks. Mulai soal kemiskinan, edukasi dan budaya," ujar mantan peragawati papan atas itu.

Okky menambahkan, gizi buruk juga muncul karena disumbang banyaknya remaja yang telah memiliki anak. Merujuk target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), perbandingan angka remaja yang memiliki anak adalah 38 per 1.000.

Namun, target itu meleset karena angkanya masih 48 per 1.000. Bahkan di Kalimantan Barat angkanya mencapai 108/1.000 remaja.

"Untuk mengatasi hal ini, setiap pemda harus memasukkan Kesejahteraan Keluarga pada NSPK (Norma Standar Prosedur Kriteria, red) agar ini menjadi perhatian dan political will dari pemerintah," pungkas Okky.(esy/jpnn)

SPONSORED CONTENT

loading...
loading...
ara