Media Massa Dinilai Memolarisasi Konflik Pemilu

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Fraksi PPP di MPR, Irgan Chairul Mahfiz mengatakan, pada masa era orde baru juga ada konflik Pemilu. Hanya saja konflik Pemilu itu tidak sampai ke ranah publik karena media massa dilarang untuk mempublikasikannya.

"Saya mengalami langsung bahwa konflik Pemilu pada era orde baru itu ada. Tapi konflik itu hanya ditataran elit dan media massa dilarang menjadikannya sebagai konsumsi publik," kata Irgan Chairul Mahfiz, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Senin (26/8).

Beda halnya dengan kondisi sekarang yang serba terbuka. Menurut Irgan, sekecil apa pun konflik Pemilu akan dengan cepat diketahui publik melalui peran media massa yang bebas untuk memberitakan apa pun.

"Jangan kan konflik dalam sebuah Pemilu, pra-pilkada saja sudah terjadi konflik dan itu dengan cepatnya tersiar," ungkap Wakil Ketua Komisi IX DPR itu.

Akibatnya lanjut Irgan, sebuah proses demokrasi apakah itu Pilkada atau Pemilu nasional terpolarisasi dengan konflik. "Masyarakat terangsang oleh sajian konflik media itu. Itulah faktanya, masyarakat tengah terjebak dengan kebiasaan konflik," ujarnya.

Selain itu, Irgan mengungkap korelasi konflik Pilkada atau Pemilu dengan masyarakat bersumber dari tidak adanya keteladan dari elit hingga kekerabatan yang selama ini jadi simbol bangsa Indonesia. "Kekerabatan tereliminir oleh politilik praktis," tegasnya.

Ditambahkannya, bangunan sosial publik kini memang sedang goyah. Begitu juga lembaga-lembaga publik bereaksi secara provokatif yang ujungnya juga mendorong publik untuk berkonflik. (fas/jpnn)