Megawati Diberi Kewenangan Menentukan Arah Politik PDIP Terhadap Pemerintahan Mendatang
![Megawati Diberi Kewenangan Menentukan Arah Politik PDIP Terhadap Pemerintahan Mendatang](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/normal/2024/05/26/ketua-umum-pdi-perjuangan-megawati-soekarnoputri-di-beach-ci-ycfu.jpg)
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menerima kewenangan penuh untuk menentukan arah politik partainya terhadap pemerintahan mendatang.
Hal itu seperti tertuang dalam rekomendasi Rakernas V PDIP yang dilaksanakan dari Jumat (24/5) sampai Minggu (26/5).
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menjadi tokoh yang membacakan hasil rekomendasi Rakernas V di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara, Minggu.
Poin kewenangan bagi Megawati tertuang dalam rekomendasi tentang perlunya langkah mitigasi menyikapi potensi krisis di tingkat nasional atau internasional.
"Rakernas V partai telah melakukan kajian mendalam terhadap berbagai persoalan bangsa dan negara, baik nasional maupun internasional. Berbagai persoalan tersebut di atas mengandung potensi kerawanan yang harus dicermati langkah mitigasinya agar tidak menciptakan krisis," kata Puan membacakan rekomendasi Rakernas V.
Dari potensi krisis itu, Rakernas V memandang pentingnya kepemimpinan kuat di dalam menghadapi transisi pemerintahan ke depan.
"Rakernas V memandang pentingnya keteguhan kepemimpinan partai di dalam menghadapi transisi pemerintahan ke depan," ujarnya.
Oleh karena itu, Rakernas PDI Perjuangan memberikan kewenangan bagi Megawati menentukan arah politik partainya terhadap pemerintahan mendatang.
Rekomendasi Rakernas V PDIP memberi kewenangan kepada Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk bersikap terhadap pemerintahan mendatang.
- 5 Berita Terpopuler: Pendaftaran CPNS 2024 Gelombang I Ditutup, 136 Ribuan Formasi Kosong, Maklumi Saja ya
- Soal Ulah Rossa Purbo Bekti kepada Staf Hasto, Maqdir: Cerminan Buruk Penegakan Hukum
- DPD PDIP se-Indonesia Kecam Kompol Rossa, Maqdir: Bagian dari Kontrol Publik
- DPD PDIP Bergerak, Protes Perlakuan Penyidik KPK kepada Staf Hasto
- Setiap Jumat, PDIP Bakal Gelar Sekolah Hukum, Ini Demi Melawan Kazaliman
- Bicara di Acara Sekolah Hukum, Mahfud MD: Indonesia Sudah Bersatu, tetapi Belum Adil dan Makmur