Megawati Keluarkan Instruksi Lagi, Khusus untuk Kepala Daerah yang Belum Ikut Retret

Toh, kata Basarah, satu hasil perjuangan reformasi ialah perubahan sistem pemerintahan yang bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi.

Hal demikian bisa memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah mengelola pemerintahan daerah sendiri sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 

Atas dasar itu, kata lanjut Basarah, PDI Perjuangan berpandangan bahwa hubungan antara pemerintah daerah dengan pusat telah diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945 dan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

"Oleh karena itu, kader-kader PDI Perjuangan yang terpilih dan dipercaya oleh rakyat untuk menjadi Kepala Daerah dalam Pilkada 2024 lalu telah memahami secara jelas tugas mereka agar setia mengemban amanat rakyat, dengan cara menyelaraskan program-program kerakyatan di daerahnya masing-masing dengan program yang telah dirumuskan pemerintah pusat," ujarnya. (ast/jpnn)

Jangan Lewatkan Video Terbaru: